nusakini.com--Prioritas kerja pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri di 2018, adalah mempercepat reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan pada masyarakat harus jadi perhatian bersama. Sebab, acapkali layanan kepada masyarakat terhambat karena masalah yang terlihat sepele. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan itu saat memberi sambutan di acara rapat koordinasi Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Jakarta, Kamis (4/1). Tjahjo pun kemudian bercerita saat dirinya diundang rapat oleh Kementerian Pendidikan membahas distribusi Kartu Pintar. Dalam rapat terungkap, distribusi ada hambatan. Dan hambatannya dipicu oleh masalah yang mungkin dianggap sepele. 

"Sama saya kemarin diundang rapat Kemendiknas. Kartu pintar yang harus sampai di bawah terhambat. Enggak ada Kemendagri menghambat. Ternyata penyerahan kartu pintar itu diserahkan langsung ke kecamatan. Yang menyerahkan bukan pejabat provinsi atau kabupaten tapi pengusaha pencetakan itu tanpa ninggali uang jalan uang bensin, dia masuk laci tidak sampai ke penerima," tutur Tjahjo. 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

Hambatan-hambatan kecil seperti itu, lanjut Tjahjo, jangan kembali terjadi di tahun 2018 ini. Apalagi, di tahun ini, prioritas pemerintah mempercepat reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tjahjo pun kemudian bercerita kembali saat ini hadir di undang ke acara Bursa Efek Indonesia. Dan, ia merasa kaget setelah tahu perkembangan yang terjadi, khususnya di sektor perbankan. Sebab, dalam tempo 4 bulan saja, masyarakat yang membuka rekening di bank, mencapai 14 juta orang. Tentu ini harus diapresiasi. Karena menunjukan masyarakat kian melek terhadap produk perbankan. 

"Kami juga menyampikan apreasiasi kepada sekda yang ada ini dalam tempo 4 bulan itu masyarakat membuka rekening itu mencapai 14 juta orang. Itu luar biasa sekali. Tapi secara prinsip gambarannya dari paparan Ibu Menkeu yang ada, arahan Bapak Presiden ibaratnya kita itu sehat, cek upnya pun baik, dan tubuhnya baik, semuanya baik. Tapi kenapa kok tidak berani makan kambing misalnya. Sop kambing enggak berani, enggak berani makan durian. Lari dengan cepat. Dan yang 14 juta rekening itu 60% itu hanya disimpan tidak diputar, tidak ada proses penarikan yang benar," tutur Tjahjo. 

Karena itu, kata Tjahjo, perlu ada pencermatan yang baik. Pemangku kebijakan di daerah yang mencermati masalah-masalah yang terjadi di daerahnya. Karena setiap daerah, punya problem yang tidak sama. Intinya, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terhambat. Jangan sampai hak warga terganggu. 

"Saya kira masalah-masalah ini yang perlu kita cermati bersama. Masing masing daerah tentunya problematikanya berbeda-beda, saya kira ini perlu adanya pencermatan kita bersama,"kata Tjahjo.(p/ab)